SIP News, Bandung Barat – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Hj. Pipih Supriati, S.E., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan digelar di Kampung Gantungan RT 04 RW 08, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Selasa 14/4.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari dinas DKPP Kabupanten Bandung Barat, Silvi, beserta Kepala Bidang DKPP, Puji. Selain itu, kegiatan
ini juga dihadiri oleh para petani dan warga setempat di wilayah Desa Jaya Mekar yang antusias mengikuti jalannya acara.

Dalam sambutannya, Hj. Pipih Supriati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk memastikan setiap program pemerintah daerah, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk mendengar aspirasi langsung dari para petani serta memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
“Kami hadir ke sini bukan sekadar untuk seremonial, melainkan untuk mengawasi sekaligus bersilaturahmi. Kami ingin memastikan bahwa program-program yang disusun oleh DKPP benar-benar sesuai dengan kebutuhan para petani di lapangan. Anggaran yang telah disiapkan harus tepat sasaran dan membawa kesejahteraan bagi warga ” ujar Hj. Pipih di hadapan para peserta.
Sementara itu, Sekretaris Dinas DKPP, Silvi, menyambut baik kegiatan P3D ini sebagai sarana evaluasi sekaligus pembuka ruang komunikasi yang lebih luas. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap menerima masukan dan aspirasi dari para petani untuk perbaikan program ke depannya.
“Terima kasih atas perhatian Ibu Anggota DPRD dan antusiasme warga. Kehadiran kami di sini untuk mendengarkan apa yang menjadi kendala maupun harapan bapak ibu sekalian. Kami berkomitmen untuk terus memaksimalkan program kerja DKPP agar dapat menjawab tantangan di bidang pertanian dan ketahanan pangan di wilayah ini,” ungkap Silvi.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bidang DKPP, Puji. Ia menjelaskan secara teknis mengenai berbagai program yang telah digulirkan maupun yang akan datang, serta membuka ruang diskusi agar para petani lebih memahami hak dan kewajibannya dalam mengakses fasilitas pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa informasi mengenai bantuan maupun program dinas dapat tersampaikan dengan baik. Jangan ragu untuk menyampaikan kendala yang dirasakan, sehingga kami bisa mencarikan solusi terbaik bersama-sama,” tambah Puji.
Kegiatan kemudian berlanjut ke sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para perwakilan petani menyampaikan berbagai pertanyaan, keluhan, serta usulan yang langsung ditanggapi oleh narasumber. Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai tanda dokumentasi dan bukti kebersamaan antara wakil rakyat, pihak dinas, dan masyarakat.
Aad Subarja



