SIP News, Bandung Barat, – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerima kunjungan resmi Delegasi Pemerintah Filipina dan IOM Filipina dalam rangka pertukaran pengetahuan mengenai tata kelola migrasi pekerja dan perlindungan pekerja migran. Kegiatan berlangsung di Aula Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, pada Kamis, 27 November 2025.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program kolaboratif antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pemerintah Filipina, IOM Filipina, dan IOM Indonesia, dengan tujuan memperkuat sistem migrasi yang aman, teratur, dan manusiawi melalui pembelajaran lintas negara.
Kepala Desa Kertamulya, Farhan Fauzi, S.Kom., M.IP., M.AP., N.LP, menyampaikan bahwa Desa Kertamulya ditetapkan sebagai “Desa Imigran Emas” — desa yang memiliki komitmen kuat dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada pekerja migran. Penetapan ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait tata kelola migrasi yang komprehensif.
Menurut Farhan, delegasi Filipina ingin mempelajari secara langsung bagaimana desa membangun sistem perlindungan sejak tingkat dasar, mulai dari pendataan, edukasi migrasi aman, fasilitasi administrasi, hingga pendampingan pasca kepulangan. “Pelayanan yang kami lakukan mendapatkan apresiasi. Mereka menilai model perlindungan berbasis desa di Bandung Barat dapat menjadi praktik baik yang layak dikembangkan,” ujarnya.
Delegasi juga meninjau produk UMKM yang dikembangkan mantan pekerja migran, seperti olahan singkong dan kuliner khas kupat tahu Padalarang, sebagai contoh program pemberdayaan ekonomi pasca-migrasi.
Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, Dewi, menjelaskan bahwa Bandung Barat dipilih karena telah memiliki sistem perlindungan terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. Pemerintah kabupaten telah menyusun berbagai kebijakan, antara lain: Peraturan Desa tentang Perlindungan Pekerja Migran, program pelatihan migrasi aman, pendampingan administrasi dan keberangkatan, program pemberdayaan ekonomi bagi mantan pekerja migran, serta koordinasi aktif dengan BP3MI, Disnaker, dan instansi vertikal lainnya.
“Filipina sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di dunia memiliki banyak praktik baik yang dapat kami pelajari,” jelas Dewi, menambahkan bahwa kedua pihak bertukar informasi terkait kebijakan, program, dan mekanisme perlindungan. Delegasi Filipina juga mengajukan pertanyaan mengenai implementasi kebijakan, penanganan kasus, pendataan, dan model reintegrasi ekonomi.
Kegiatan dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor, antara lain Staf Ahli Kementerian Fast Dr. Ridwan, Camat Padalarang Agus Achmad Setiawan, perwakilan BP3MI, Kepala DP3I Jawa Barat, Kombes Pol Agus, KUA Kecamatan, pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, serta mantan pekerja migran yang kini berwirausaha. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sistem migrasi yang aman dan berkelanjutan.
Kunjungan ini menghasilkan rekomendasi tindak lanjut, termasuk rencana pengembangan kerja sama ilmiah, pertukaran data dan praktik baik, serta penyusunan model tata kelola migrasi yang dapat diaplikasikan oleh kedua negara. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja migran, meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan.
(Aad Subarja)
