SIP News, Bandung Barat – Proyek revitalisasi bangunan SDN Sindangkerta dan SDN 3 Ranca Panggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, bukan hanya bermasalah pada keterlambatan pengerjaan. Masyarakat mulai menyoroti dugaan praktik korupsi serta pelanggaran kesepakatan antara Komite Sekolah dengan kontraktor pelaksana proyek.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul kejanggalan pada penggunaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan administrasi proyek, diduga sudah ditarik pihak sekolah dari kontraktor sebelum dana proyek resmi cair.
Kesepakatan Awal Berubah Setelah Dana Cair
Sumber internal menceritakan, pada tahap awal negosiasi Komite Sekolah menjanjikan kelancaran urusan birokrasi dengan imbalan dukungan dana dari kontraktor. Namun keadaan berubah setelah dana proyek masuk ke rekening.
Kontraktor merasa dirugikan, kesepakatan yang sudah disepakati dibatalkan tanpa kompensasi yang jelas, lalu seluruh pekerjaan proyek diambil alih oleh pihak sekolah. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk itikad buruk terhadap perjanjian kerja sama yang sudah disepakati.
Tuduhan Pungli 15 Persen ke Dinas Pendidikan
Ketika ditanyakan alasan pembatalan perjanjian, perwakilan Komite Sekolah mengemukakan alasan bahwa ada permintaan biaya koordinasi atau pungutan liar dari oknum Dinas sebesar 10 persen, ditambah 5 persen untuk Kepala Sekolah, total 15 persen dari nilai proyek. Besarnya potongan itu disebut menyebabkan kekurangan anggaran sehingga janji kepada kontraktor tidak bisa dipenuhi.
Tudingan ini pun memunculkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat. Apakah benar ada praktik pungutan liar dari oknum Dinas Pendidikan, atau hanya alasan untuk menutupi persoalan lain? Kalau tuduhan itu terbukti benar, hal ini merupakan dugaan gratifikasi dan pemerasan yang melibatkan pejabat publik.
Masyarakat Minta Audit & Klarifikasi Resmi
Warga di wilayah Cililin meminta pihak‑pihak terkait untuk bertindak tegas:
1. Melakukan audit mendalam terhadap aliran dana BOP serta dana revitalisasi di kedua sekolah tersebut
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat segera memberikan klarifikasi terkait tuduhan pungutan 10 persen, apakah itu kebijakan resmi atau perbuatan oknum
3. Pihak berwenang melindungi hak‑hak kontraktor yang merasa dirugikan
Masyarakat berharap proyek revitalisasi sekolah benar‑benar bermanfaat untuk peningkatan fasilitas pendidikan, bukan dijadikan lahan keuntungan pribadi. Kalau terbukti ada pelanggaran hukum, para oknum yang terlibat harus diproses secara hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat maupun Kejaksaan belum memberikan pernyataan tanggapan resmi terkait permasalahan ini. Masyarakat menunggu tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta di balik proyek tersebut.
(Red)
