SIP News, Bandung Barat – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB menggelar demo pada Rabu, 11 Maret 2027. Sebelumnya, pada Sabtu 15 Maret 2026, LAKI diundang untuk klarifikasi tuntutan, di mana muncul dinamika antara pihak LAKI dengan anggota DPRD KBB.
Guras, Ketua LAKI KBB, mengaku terkejut karena muncul arogansi dan ketidakharmonisan saat awal diskusi. Ketua Komisi IV Nur Julaeha merasa tersinggung oleh kritik LAKI karena menyatakan bekerja sesuai undang-undang, namun tidak bisa menjawab nomor UU yang mengatur tugas dan fungsi DPRD. Sementara Ketua Komisi III Piter Tjuandis menyampaikan telah maksimal melayani, meskipun substansi tuntutan belum terjawab.
Menurut Guras, kritik yang dilontarkan adalah mengenai kinerja jabatan, bukan pribadi. Ungkapan “GOBLOG TEU BALEG DIGAWENA” (kinerjanya buruk) termasuk dalam kritik yang dilindungi konstitusi dan perundang-undangan, sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kritik tidak bisa dituntut pidana maupun perdata.
Rumor yang perlu diklarifikasi adalah dugaan oknum anggota DPRD KBB meminta jatah proyek di beberapa dinas dan dugaan pemerasan saat pembahasan. LAKI memiliki catatan data rumor dengan angka 39 M’, 19 M’, 1 M’, 4 M’, 8 M’, 25 M’, serta nama oknum MD, NJ, AD, SL, DS, PT.
Pokir dewan diizinkan menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai kegiatan aspirasi masyarakat yang diselaraskan dengan RKPD, namun aturan tersebut tidak menyebutkan pagu anggaran. Melalui Bamus DPRD KBB, semua rumor tersebut dibantah – tidak ada dan tidak akan ada anggota DPRD yang mengintervensi proyek/PBJ maupun melakukan pemerasan.
LAKI KBB menyampaikan rasa lega dan mengapresiasi langkah dewan. Bupati Jeje Richie Ismail pun cepat merespons dengan mengeluarkan Surat Edaran No.704 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi, dengan harapan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih akuntabel, jujur, dan berintegritas.
Untuk menjaga konsistensi pengadaan barang dan jasa serta mencegah intervensi, Bupati diminta segera memanggil PPK dan Kepala OPD agar tidak terjadi pembangkangan terhadap klarifikasi Bamus DPRD KBB. LAKI KBB akan mengawal perkembangan terkait angka dan oknum tersebut dengan berkoordinasi dengan APH.
“LAKI KBB hadir bukan untuk merusak dan tidak juga untuk menghancurkan, mari kita jaga Bandung Barat dengan penuh tanggung jawab dan persaudaraan,” pungkas Guras.
Aad Subarja
