SIP News, Bandung Barat – Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan respon sangat luar biasa dari masyarakat. Kegiatan berlangsung di Aula Lantai 2 Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung Barat, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, dan menjadi wadah strategis pengawasan sekaligus sosialisasi penting terkait penanggulangan bencana yang menjadi isu utama daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, H. Muhammad Mahdi, S.Pd., mengapresiasi antusiasme warga yang hadir. Ia menegaskan, tujuan utama P3D adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi kinerja dan program-program yang dijalankan pemerintah daerah. Selama ini, anggapan publik seringkali menganggap fungsi pengawasan hanya melekat pada para anggota dewan, padahal masyarakat memiliki peran sentral dalam hal tersebut.
“Alhamdulillah respon masyarakat sangat luar biasa. Selama ini banyak yang mengira fungsi pengawasan itu hanya milik dewan, padahal sesungguhnya masyarakat juga punya hak dan kewajiban untuk mengawasi program-program pemerintah yang berjalan,” ujar H. Muhammad Mahdi saat memimpin kegiatan tersebut, Jumat (8/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, materi utama yang dibahas adalah kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam. Meski keterbatasan waktu membuat sesi tanya jawab tidak berjalan interaktif, pihaknya telah menyediakan formulir khusus guna menampung seluruh masukan, saran, maupun aspirasi warga terkait kinerja pemerintah daerah.
H. Muhammad Mahdi menekankan, pencegahan jauh lebih utama dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi. Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar bencana yang terjadi sebenarnya disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri.
“Allah sudah mengingatkan kita, banyak bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Padahal Peraturan Daerah (Perda) sudah mengatur secara jelas mengenai mitigasi dan penanggulangan risiko bencana, termasuk antisipasi terhadap ancaman Sesar Lembang. Segala aturan dan persiapan sudah disiapkan dan harus dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, Drs. Asep Sehabudin, yang hadir sebagai narasumber menyampaikan apresiasinya atas undangan dari DPRD KBB. Ia menilai kegiatan P3D ini sangat tepat sasaran untuk menyebarluaskan informasi keselamatan kepada masyarakat luas.
Menurut Asep, penanganan bencana bukan lagi sekadar urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, hingga lingkungan.
“Penanganan kebencanaan itu bukan hanya urusan pemerintah daerah saja, tapi urusan setiap individu. Setiap warga wajib punya kemampuan dasar menghadapi bencana. Hari ini kami sosialisasi bagaimana langkah nyata yang harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga,” jelas Asep.
Ia memaparkan, setidaknya ada 8 potensi bencana utama yang mengancam wilayah Bandung Barat. Di antaranya adalah longsor, banjir, serta ancaman paling krusial yakni pergerakan Sesar Lembang yang melintasi sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Ngamprah tempat kegiatan ini digelar.
“Bencana itu tidak mengenal siapa korbannya, di mana, dan kapan waktunya. Oleh karena itu, kewaspadaan harus dibangun sejak dini. Setiap keluarga harus tahu langkah evakuasi, pintu keluar darurat, dan barang apa saja yang harus diutamakan diselamatkan jika bahaya datang,” tambahnya.
Melalui kegiatan P3D ini, DPRD berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat, baik dalam hal pengawasan pembangunan maupun kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana yang setiap saat bisa mengancam wilayah Bandung Barat.
(Aad Subarja)
