SiP News, Purwakarta — Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (FH Unsika) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pasanggrahan, Kabupaten Purwakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Pasangrahan melalui Pendekatan Pidana, Perdata dan HTN dalam Melindungi dan Mencegah Sengketa di Desa Pasanggrahan Purwakarta”.

Wakil Dekan I FH Unsika, H. Dedi Pahroji, S.H., M.H., yang membidangi kemahasiswaan, akademik, alumni, dan kerja sama, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kesinambungan kerja sama antara FH Unsika dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya, kolaborasi ini telah diawali dengan program pelatihan paralegal bagi kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Purwakarta.
“Ini salah satu bentuk tindak lanjut dan pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Unsika untuk bersilaturahmi kembali. Bagaimana masyarakat Desa Pasanggrahan, yang dulu kepala desa dan perangkat desanya telah mendapatkan pelatihan paralegal, terus kami dampingi,” ujar H. Dedi Pahroji di lokasi kegiatan.
Ia menambahkan, pelatihan paralegal yang diberikan kepada perangkat desa merupakan hasil kerja sama FH Unsika dengan Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Tujuannya agar aparatur desa memiliki pemahaman dan kemampuan minimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara-perkara hukum yang timbul di tingkat desa.
Dalam pelaksanaannya, FH Unsika menurunkan perwakilan dosen dari berbagai bidang keilmuan hukum. Selain H. Dedi Pahroji, pembicara lain yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Puti Priyana, S.H., M.H. dan Maharani Nurdin, S.H., M.H. Kehadiran para pakar ini disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat setempat.
Menurut H. Dedi, materi yang disampaikan berfokus pada tiga bidang utama, yakni hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara (HTN). Bidang perdata menjadi salah satu yang paling diminati karena tingginya permohonan konsultasi dari masyarakat, khususnya terkait masalah waris dan perwakafan.
“Kemarin karena ada tim survei dari lembaga ke sini atas permintaan dari desa, materi yang diminta adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Khusus untuk hukum perdata, banyak yang berkonsultasi tentang masalah waris dan perwakafan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, FH Unsika berharap kepala desa dan perangkat desa yang telah dibekali ilmu hukum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah masyarakat secara musyawarah, mengutamakan pendekatan mufakat, serta mengoptimalkan jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Khusus dalam bidang hukum pidana, penyelesaian melalui pendekatan hukum adat dan keadilan restoratif (restorative justice) juga didorong agar penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih humanis dan berkeadilan bagi semua pihak.
“Vicky Anugrah”



