SIP News, Bandung Barat — Satpol PP Kabupaten Bandung Barat berkolaborasi bersama Bea Cukai Bandung menggelar sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di villa Pasundan Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang diikuti puluhan warga ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak buruk rokok ilegal sekaligus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pencegahannya.
Hadir dalam kegiatan Kepala Satpol PP KBB Ludi Awaludin, Kepala Bidang Penegakan Perda Angga Setiaputra, serta perwakilan Bea Cukai Bandung Muhammad Nurhadi Hidayatsyah.
Dalam pemaparannya, Nurhadi menjelaskan pengertian dan fungsi cukai serta cara mengenali ciri-ciri rokok ilegal. Ia menyebutkan harga yang jauh lebih murah menjadi daya tarik utama masyarakat membeli rokok ilegal, padahal keamanan dan kualitasnya tidak terjamin.
“Kami berharap masyarakat paham fungsi cukai, bisa membedakan rokok legal dan ilegal, lalu ikut membantu pemerintah menekan peredarannya,” ujarnya.
Rokok ilegal diproduksi tanpa pengawasan resmi, sehingga kandungan bahan bakunya belum tentu aman bagi kesehatan, berbeda dengan rokok legal yang harus melalui pengujian dan pengawasan ketat.
Bea Cukai Bandung rutin melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di kawasan Bandung Raya, dan kali ini bekerja sama dengan Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan juga menyampaikan informasi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima daerah.
Antusiasme peserta sangat tinggi, banyak yang bertanya cara pelaporan jika menemukan peredaran rokok ilegal. “Kami senang masyarakat peduli dan ingin ikut berpartisipasi,” kata Nurhadi.
Selain sosialisasi, pihak Bea Cukai juga terus melakukan penindakan. Bersama Pemkab Bandung Barat, sebelumnya telah dimusnahkan sekitar 1–2 juta batang rokok ilegal. Pada akhir November mendatang, direncanakan akan dimusnahkan sekitar 6 juta batang rokok ilegal dan 50 ribu botol minuman beralkohol ilegal.
Sinergi antara pemerintah dan dukungan masyarakat diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal, menciptakan perdagangan yang tertib, serta melindungi kesehatan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat.
(Aad Subarja)
