SIP News, Bandung Barat — Pengaduan yang diajukan Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat (LAKI-KBB) kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD KBB pada 12 Agustus 2026 terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPRD KBB, M. Mahdi, hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti, masih jalan di tempat.
Ditanya perkembangan pengaduan tersebut, Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam. Hingga saat ini, pengaduan yang disampaikan belum diproses sebagaimana mestinya.
“Insyaallah minggu ini akan kami datangi kembali BK untuk meminta segera diproses. Apabila dengan cara tabayun masih belum bergerak, terpaksa akan dilakukan tekanan melalui unjuk rasa damai,” tegas Gunawan.
Terkait aksi unjuk rasa yang digelar Gabungan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBB) yang menuntut pemberhentian Sekda dan Ketua DPRD KBB, Gunawan memberikan apresiasi tinggi dan sangat mendukung tuntutan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu sangat rasional disampaikan warga KBB.
“Gerakan GOBB dan LAKI-KBB sebenarnya memiliki target yang sama, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbedaannya hanya pada karakter: GOBB lebih menekankan tekanan psikopolitik berdasarkan fakta empirik, sedangkan LAKI-KBB berfokus pada tekanan berdasarkan fakta hukum. Ini menjadi gerakan yang saling menguatkan dan sangat positif,” ujarnya.
Gunawan menilai terdapat keanehan dalam penyelenggaraan pemerintahan di KBB. Oknum penyelenggara pemerintahan seolah tidak takut terhadap sanksi hukum, bahkan berani secara demonstratif melanggar aturan, terutama dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi. Hal ini memudahkan pihaknya mengumpulkan alat bukti, termasuk jejak digital dugaan persekongkolan serta bukti dugaan penerimaan gratifikasi.
“Saat ini LAKI-KBB sedang intensif berkonsultasi dengan Aparat Penegak Hukum untuk memastikan unsur mens rea dalam dugaan tindak pidana korupsi, agar laporan pengaduan dapat diterima dengan baik. Data yang kami miliki menunjukkan dugaan jual beli proyek, salah satunya memunculkan bukti gratifikasi senilai 500 juta hingga 150 juta,” papar Gunawan.
Ia juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk mulai mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. APBD tidak boleh dijadikan bancakan pihak-pihak tertentu, dan masyarakat serta pengusaha di KBB tidak boleh hanya menjadi penonton.
“Teguhkan perjuangan dan yang lebih penting, jaga kekompakan,” pungkas Gunawan Rasyid.
(Aad Subarja)
