SIP News, Bandung Barat, – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Administrasi Keuangan yang dirangkaikan dengan Sosialisasi CoreTax. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan, sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi.
Acara yang berlangsung di villa pasundan cilame pada hari ini Jumat 14 November 2025, dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain Sekretaris Dinas, narasumber dari KPP Pratama Cimahi, BKAD Bandung Barat, Inspektorat Bandung Barat, serta para Kepala Bidang (Kabid) terkait seperti Kabid Distribusi dan Ketersediaan Pangan, Kabid Prasarana dan Penyuluhan Pertanian, Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan, Plt Kabid Sarana Pertanian, para Kepala UPTD, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional, serta seluruh pegawai DKPP.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DR. H. M. Lukmanul Hakim, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga seluruh peserta dapat hadir dalam keadaan sehat wal’afiat. Beliau juga menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.
“Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya kita mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sejalan dengan perkembangan teknologi serta tuntutan reformasi birokrasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pemerintah memperkenalkan sistem CoreTax sebagai bagian dari upaya reformasi dan modernisasi sistem perpajakan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah integrasi data, meningkatkan akurasi informasi pajak, serta memperkuat pengawasan terhadap proses administrasi perpajakan. Penerapan CoreTax diharapkan dapat menciptakan layanan yang lebih cepat, efektif, dan terpercaya, serta mempermudah proses administrasi keuangan.
Selain itu, Kepala Dinas juga menyoroti pentingnya pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bagian dari sistem tata kelola keuangan yang tertib. SPJ bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan integritas dalam mengelola anggaran pemerintah. Beliau mengingatkan bahwa keuangan pemerintah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, koordinasi yang baik, serta memastikan setiap kegiatan memiliki dokumen pertanggungjawaban yang valid dan lengkap.
“Tertib administrasi bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga wujud dari profesionalisme dan komitmen kita terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, saya berharap kita semua dapat menyamakan persepsi, memperbaiki prosedur yang belum tepat, dan meningkatkan pemahaman mengenai tata cara penyusunan SPJ yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, DR. H. M. Lukmanul Hakim, M.Si. mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan seluruh peserta atas partisipasi dan komitmennya. Beliau berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas administrasi keuangan di lingkungan DKPP Kabupaten Bandung Barat.
Aad Subarja
