SIP News, Bandung Barat, 23 September 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai tercoreng oleh buruknya pelaksanaan di lapangan. Hal ini menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kabupaten Bandung Barat, memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) Selacau Batujajar oleh Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat (LAKI-KBB).
Kasus keracunan massal yang awalnya terjadi pada ratusan pelajar jenjang SD, SMP, hingga SMK di PBB Cipongkor pada Senin (22/9/2025), kini meluas ke berbagai sekolah yang berada di bawah naungan SPPG. Hingga Selasa (23/9/2025), lebih dari 350 siswa dilaporkan masih dalam perawatan medis, mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk secara resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid, melayangkan protes keras terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), menuding lembaga tersebut lalai dan membahayakan keselamatan para pelajar. “Terjadinya keracunan ini bukan hanya membahayakan nyawa manusia, tapi juga telah merusak niat baik Presiden Prabowo Subianto. Kami menilai ini merupakan akumulasi dari kesalahan manajemen BGN,” tegas Gunawan Rasyid, yang akrab disapa Guras, saat ditemui wartawan di Bandung Barat.
Gunawan mengungkapkan bahwa insiden keracunan di Cipongkor bukanlah yang pertama. Jauh sebelum kejadian tersebut, pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat. Salah satunya terjadi pada 8 September 2025 di MI Alkhairiah Bani Yusuf, Selacau, Batujajar, di mana siswa menerima nasi basi dari program MBG. Saat itu, LAKI-KBB sempat melakukan pendekatan persuasif agar pengelola SPPG memperbaiki kualitas makanan.
Namun, hasil investigasi terbaru LAKI-KBB pasca-kejadian Cipongkor justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. “Tadi pagi kami kembali turun ke MI Alkhairiah Bani Yusuf. Hasilnya sangat memprihatinkan, sayur yang dikonsumsi siswa diduga sudah dalam kondisi basi. Bahkan sehari sebelumnya, ada testimoni siswa yang menyebut telur rebus berbau tidak sedap,” ungkap Guras.
Melihat kondisi ini, LAKI-KBB mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG Selacau Batujajar. Evaluasi harus mencakup aspek higienitas, kualitas gizi, hingga variasi menu. “Kalau ternyata SPPG dugaannya belum memiliki sertifikat kelayakan, lebih baik ditutup sementara demi keselamatan siswa,” tegasnya.
Selain itu, Gunawan juga menyoroti indikasi buruknya tata kelola program MBG yang terlihat dari serapan anggaran yang rendah. Ia bahkan menyebut bahwa Menteri Keuangan sempat memberi sinyal untuk menarik kembali sisa anggaran yang tidak digunakan. “Presiden Prabowo Subianto wajib melakukan evaluasi total terhadap Badan Gizi Nasional. Kami juga mendorong Bupati Jeje Ritchie untuk menutup sementara seluruh SPPG di Bandung Barat agar bisa diverifikasi ulang sesuai standar mutu yang layak,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret, LAKI-KBB telah menginstruksikan seluruh pengurus di tingkat kecamatan dan desa untuk aktif melakukan pengawalan serta pengawasan program MBG di wilayah masing-masing. “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mengamankan Astacita Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjaga keselamatan generasi penerus bangsa,” pungkas Guras.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pihak SPPG Selacau Batujajar maupun pengelola MBG yang memberikan keterangan resmi terkait temuan dan dugaan yang disampaikan oleh LAKI-KBB.
