SIP News, Bandung Barat – Masih maraknya sikap skeptis masyarakat terhadap kinerja Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jeje Richie Ismail, diduga disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RJPMD) sebagai visi misi Kepala Daerah.
Gunawan Rasyid (Guras), Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB, menyampaikan kepada wartawan bahwa lembaga tersebut sedang melakukan investigasi terhadap dugaan realisasi kegiatan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diklaim sebagai kegiatan aspirasi oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa nilai kegiatan yang diduga diklaim sebagai aspirasi oknum anggota DPRD cukup besar. Jika hal ini benar terjadi, akan mengganggu Renstra yang telah ditetapkan dalam RJPMD.
Tersiar isu bahwa oknum anggota DPRD tersebut sering mengemukakan bahwa mereka tidak mendapatkan anggaran aspirasi DPRD/Pengembangan Otonomi Khusus Daerah (Pokir). Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kegiatan diklaim milik anggota DPRD tertentu yang fokus pada daerah pemilihan mereka, sehingga diduga terjadi ketidakadilan dan berpotensi terjadinya korupsi.
Dugaan ini diduga terjadi akibat ego sektoral antara oknum anggota DPRD dengan OPD, yang membuat kesepakatan saat menyusun dan menyelaraskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penetrasinya dilakukan saat oknum anggota DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dengan alasan sidak.
Untuk memastikan kebenaran isu tersebut, LAKI KBB telah mengirim surat permohonan audensi dan klarifikasi kepada Pimpinan DPRD pada Jumat (9/1/2026). Namun, pihaknya mendapatkan jawaban melalui surat tanggal 8 Januari 2026 yang meminta penjadwalan ulang karena perlu melakukan konsolidasi dengan Kepala OPD dan Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah (TAPD).
Meskipun kegiatan renja Dinas yang diduga sebagai Pokir tersebut telah terlaksana di masyarakat, terdapat kerawanan terjadinya penyimpangan target Renstra dalam RJPMD. Hal ini semakin penting mengingat saat ini terjadi pengurangan Transfer Daerah lebih dari 360 miliar rupiah, sehingga kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.
“Untuk menyelesaikan polemik yang berkembang, diharapkan Pimpinan DPRD segera memastikan jadwal audensi LAKI KBB, beserta data yang diminta dan dapat menghadirkan TAPD serta para Kepala OPD,” pungkas Guras.
Aad Subarja
