SIP News, Bandung Barat – Terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan dan Kabupaten Bekasi yang melibatkan penyelenggara negara oknum Bupati, aparat penegak hukum, serta pengusaha, menjadi tamparan keras mengingat adanya pembangkangan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kekecewaan Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat (LAKI-KBB) disampaikan Ketuanya Gunawan Rasyid (sapaan akrab Guras), yang menegaskan bahwa kasus tersebut harus menjadi kode keras bagi penyelenggara pemerintahan di KBB. Penekanan yang disampaikannya berdasarkan data dan fakta yang menunjukkan dugaan praktek ijon serta pengkondisian pemenang proyek masih berlangsung hingga saat ini di lingkungan penyelenggara negara di daerah tersebut.
Untuk pencegahan korupsi di KBB, harapan LAKI hanya bertumpu pada konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh Bupati Jeje Richie dan Asep Ismail. Kegiatan retreat eselon III di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko AU) Lembang dinilai sebagai langkah sangat tepat untuk mencegah korupsi sekaligus mendalami visi misi amanah. Penting agar upaya tersebut tidak terkesan seolah Bupati tidak mampu bekerja, mengingat konsep kerja telah dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RJPMD) beserta anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Guras, banyak jabatan eselon III dijabat terlalu lama, sehingga reformasi birokrasi harus didahulukan dengan rotasi dan mutasi pejabat eselon III. Jabatan yang dipegang terlalu lama cenderung membentuk oligarki dan memiliki kecenderungan korup. Pejabat eselon III sebagai garda terdepan dalam menjalankan program RJPMD yang dipimpin oleh Kepala OPD, sehingga harus terbentuk loyalitas kepada Bupati sebelum kepada atasan langsung atau Kepala OPD.
Pasca retreat, proses rotasi dan mutasi eselon III harus segera dilanjutkan. Sementara itu, pengisian jabatan kosong di dinas harus dilakukan secara cermat dan tidak asal-asalan, apalagi karena tekanan tertentu. LAKI KBB siap mengawal kebijakan yang menguntungkan masyarakat.
OTT terhadap Bupati Bekasi diawali dengan berkembangnya isu transaksional dalam tender open bidding Jasa Pengawas Teknis Pengadaan (JPTP). Oleh karena itu, di KBB, manajemen talenta menjadi penting untuk rekrutmen JPTP agar integritas dan loyalitas calon pengawas dapat terukur dengan baik.
LAKI KBB sebagai warga Kabupaten Bandung Barat hadir bukan untuk merusak atau menghancurkan. Namun, akan melakukan penindakan jika dalam proses rotasi dan mutasi terjadi praktik transaksional, serta siap mengkritik dan mendobrak kebijakan yang cenderung korup.
“Kami mengajak semua penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum untuk bersama-sama melakukan mitigasi dan pencegahan tindak pidana korupsi, agar tidak ada lagi kasus OTT di Kabupaten Bandung Barat,” pungkas Guras
Aad Subarja
