SIP News, Bandung Barat, – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI-KBB) Kabupaten Bandung Barat kini lebih intensif dalam mempercepat pelaporan berbagai dugaan korupsi di wilayahnya, dengan prioritas pada kasus yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di Kabupaten Bandung Barat.
Bupati Jeje Richie Ismail menghadapi tantangan signifikan seiring dengan merebaknya isu korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Reformasi birokrasi dianggap sebagai solusi krusial untuk mengatasi permasalahan ini.
Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid, menekankan bahwa isu korupsi memerlukan perhatian serius dari semua pihak demi kemajuan Bandung Barat. “Saat ini, kami aktif mengawal proses penyelidikan dugaan korupsi yang melibatkan oknum ASN di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Selain itu, kami juga mempercepat penyampaian laporan dugaan korupsi sejak tahun 2017 serta yang terkait DAK 2024. Semua upaya ini kami lakukan untuk memperkuat reformasi birokrasi,” terangnya.
Gunawan Rasyid menambahkan bahwa pihaknya menyadari betul bahwa pemberantasan korupsi akan berhadapan dengan tantangan dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dukungan telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretariat Negara.
“Kami juga terus membangun konsolidasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Kejagung, Kepolisian RI, Komisi Kejaksaan, Puspom TNI, Itjen Kemendagri, hingga Komisi III DPR RI,” imbuhnya.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi ancaman, seperti insiden pengiriman bangkai anjing yang pernah dialami, LAKI-KBB telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan ini telah direspon positif melalui surat bernomor R-6549/4.1.PPP/LPSK/09/2025.
Menanggapi Surat Keputusan (SK) Bupati No.100.3.3.2/Kep 223-Setwan/2025 terkait penyesuaian tunjangan anggota DPRD, Gunawan Rasyid, yang dikenal dengan sapaan Guras, menegaskan akan tetap memberikan perhatian penuh. “SK tersebut saat ini baru menjadi landasan hukum untuk proses pembahasan lebih lanjut, bukan merupakan perintah untuk segera dilaksanakan, sehingga masih bersifat tentatif,” jelasnya.
LAKI-KBB berkomitmen untuk terus memprioritaskan tugas pokok dan fungsi (tufoksi) dalam memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi. “Kami tidak akan terpengaruh oleh isu-isu lain yang berpotensi mengalihkan perhatian dari masalah utama di Bandung Barat, yaitu korupsi,” tegasnya.
Guras berharap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dapat menangani setiap pengaduan dugaan korupsi di Bandung Barat dengan serius dan tanpa kompromi. “Kasus ini telah menjadi perhatian utama pemerintah pusat, termasuk pimpinan di DPR RI,” pungkasnya.
Aad Subarja
