SIP News, Bandung Barat,– Adanya pemberhentian pembuangan sampah ke TPPAS Sarimukti untuk Bandung Barat oleh Dinas LH Jawa Barat dengan alasan habis kuota, memicu kemarahan masyarakat KBB.
Kantor UPT Kebersihan Dinas LH Kabupaten Bandung Barat jadi lautan sampah truk berisi sampah berserakan, tumpukan sampah di wilayah sudah tidak terkendali bau di mana mana apalagi memasuki musim hujan jadi kekhawatiran bagi masyarakat.
Ditanya wartawan Gunawan Rasyid Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB menyatakan kesal dengan sikap arogan Dinas LH Jawa Barat, kami sudah melakukan persuasif sejak bulan November 2024 tiga kali dengan Kadis LH ( PLT Dodit dan Nita ) serta dua kali dengan Sekda Jabar di lapangan tapi teu di waro ( di cuekin).
Masyarakat Bandung Barat yang memiliki wilayah tapi hanya menikmati kerusakan dan pencemaran lingkungan, baku mutu air diduga sudah tercemar, ikan di cirata sudah tidak layak makan tapi kenapa Dinas LH Jabar memperlakukan KBB tidak adil, ada kebencian apa dengan masyarakat Bandung Barat.
LAKI-KBB hanya menuntut keadilan dari 17 rit ditambah menjadi 30 rit dan terakhir disanggupi oleh Komisi IV DPRD jabar akan mengeluarkan Nota Komisi bahkan akan mengajak kunjungan ke lokasi TPPAS Sarimukti akan membuat pansus tapi janjina wadul..( bohong/angin surga ) sementara Kota Bandung dimanjakan dengan 160 rit lebih, ada permainan apa..?
TPPAS Sarimukti memang pembuangan sementara, tapi untuk kedaruratan kenapa tidak diarahkan ke Legok Nangka di Kabupaten Bandung, ketika berbicara kontrak kan bisa melakukan adendum dengan investor karena kedaruratan, jangan masyarakat KBB yang dikorbankan ujarnya.
Kami tidak percaya lagi dengan janji janji palsu DPRD Jabar maupun Dinas LH Jabar, kami sudah berdiskusi dengan berbagai elemen masyarakat KBB sepakat untuk memulangkan kembali truk sampah yang datang dari luar Bandung Barat saat unjuk rasa damai kedepan
Kami sudah berkali-kali mendorong Gakkum KLH unjuk melakukan audit kerusakan lingkungan dan kamipun sudah mendorong APH termasuk KPK RI untuk melakukan penyelidikan tapi entah apa yang terjadi.
Uang 19 miliar APBD 2025 untuk perbaikan IPAL TPPAS Sarimukti diharapakan tidak dijadikan bancakan, karena sejak 2008 hingga saat ini baku mutu air lindi dari out fall diduga masih melebihi ambang batas.
LAKI bersama elemen masyarakat KBB tetap akan memulangkan sampah diluar KBB saat melakukan unjuk rasa damai, apabila Dinas LH Jabar tidak memberikan keadilan bagi warga KBB pungkas Guras.
Aad Subarja
