SIP News, Bandung Barat – Dewan Pimpinan Pusat Jembatan Aspirasi Rakyat (DPP JEMBAR) melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Selasa (10/01/2025). Pertemuan tersebut fokus membahas optimalisasi dana pembinaan organisasi guna memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat di wilayah KBB.
Acara yang berlangsung khidmat ini dibuka oleh Sekretaris 2 (Dua) DPP JEMBAR, Vicky Anugrah. Dalam pembukaanya, Vicky menjelaskan pentingnya implementasi amanat Undang-Undang Ormas dalam memberikan pembinaan yang efektif bagi organisasi kemasyarakatan.
“Memastikan bahwa fungsi pembinaan yang diamanatkan UU Ormas benar-benar berjalan efektif di Bandung Barat. Hal ini krusial agar organisasi dapat menjalankan fungsinya sebagai mitra pembangunan pemerintah secara maksimal,”.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP JEMBAR, Wawan Gunawan (Onot), menambahkan poin-poin strategis mengenai perlunya sinergitas antara pemerintah daerah dan lembaga masyarakat agar tercipta iklim organisasi yang sehat.
Ketua Umum DPP JEMBAR, Asep Saepudin (Atek), menutup sesi penyampaian aspirasi dengan mempertanyakan secara lugas terkait mekanisme dukungan Kesbangpol terhadap keberlangsungan organisasi di Kabupaten Bandung Barat. Ia berharap ada kejelasan dan keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan dasar organisasi.
Merespons aspirasi tersebut, Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol KBB, Weda, memberikan penjelasan secara mendalam dan terperinci. Ia menyambut baik kehadiran DPP JEMBAR dan menjelaskan teknis pembinaan serta prosedur dukungan anggaran yang tersedia di pemerintah daerah, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Di akhir pertemuan, DPP JEMBAR menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan masyarakat.
“DPP JEMBAR siap menjadi garda terdepan dalam mendukung segala program-program di Kabupaten Bandung Barat. Namun, kami juga menuntut komitmen pemerintah dalam membina kami dengan prinsip keadilan dan transparansi,” pungkas Asep Atek.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mempererat hubungan antara elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna menciptakan tata kelola organisasi yang mandiri dan berintegritas.
Aad Subarja
