SIP News, Bandung Barat – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk meningkatkan layanan transportasi dan keselamatan jalan melalui perencanaan program yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dishub KBB, Moch. Ridwan Evi, menjelaskan bahwa program kerja ke depan akan difokuskan pada beberapa sektor utama, yaitu bidang lalu lintas, bidang angkutan, bidang teknis sarana prasarana, serta pengelolaan perlengkapan keselamatan jalan.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemasangan rambu lalu lintas menjadi perhatian utama masyarakat. Fasilitas ini dianggap krusial dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta memberikan kenyamanan dalam mobilitas sehari-hari.
Ridwan menekankan pentingnya mekanisme pengajuan proposal resmi dari pemerintah desa untuk setiap usulan pembangunan PJU dan rambu. Batas waktu pengajuan adalah bulan Agustus, agar proses verifikasi lapangan dapat dilakukan pada bulan September dan dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.
“Kami mengimbau agar usulan disampaikan sebelum Agustus agar dapat diverifikasi dan dimasukkan dalam perencanaan anggaran. Jika terlambat, realisasinya harus menunggu siklus berikutnya,” ujarnya.
Seluruh usulan yang masuk akan melalui verifikasi teknis, termasuk pengecekan kondisi dan status jalan, serta rencana pembangunan di lokasi tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari pembangunan fasilitas yang sia-sia.
“Kami tidak ingin PJU atau rambu yang baru dipasang harus dibongkar dalam beberapa bulan karena ada pelebaran atau pembangunan ulang jalan. Lokasi harus benar-benar jelas sebelum kami merealisasikan,” tegas Ridwan.
Dishub juga menjalin koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan pemerintah desa. Sinkronisasi lintas sektor ini penting untuk memastikan infrastruktur yang dibangun selaras dengan rencana pembangunan yang ada.
Dalam pelaksanaan program, Dishub menerapkan skala prioritas berdasarkan kesiapan lokasi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Jalan kabupaten menjadi prioritas utama, diikuti oleh jalan desa yang telah memenuhi persyaratan teknis.
“Target kami adalah semua jalan, baik kabupaten maupun desa, dapat terpasang PJU dan rambu. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, kami menyusun prioritas agar anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Partisipasi aktif pemerintah desa sangat penting untuk keberhasilan program. Desa diharapkan melakukan pengecekan awal terhadap kondisi jalan dan memastikan tidak ada rencana pembangunan lain yang akan memengaruhi struktur jalan dalam waktu dekat.
Dengan perencanaan yang matang, Dishub Bandung Barat optimis pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial di wilayah Bandung Barat.
Aad Subarja
