SIP News, Lembang, Bandung Barat, – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar acara Diseminasi dan Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi, serta Penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama Antikorupsi bagi Aparatur Desa.
Acara ini berlangsung di Hotel Novena, Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang, pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail; Sekretaris Daerah, Ade Zakir; Kepala Dinas DPMD, Dudi Supriadi; perwakilan dari Polres Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Barat, Inspektorat; para camat, kepala desa, serta Ketua BPD se-Kabupaten Bandung Barat.
Kehadiran para pejabat tinggi ini mencerminkan keseriusan Pemkab Bandung Barat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. “Dana desa yang besar harus dikelola dengan baik dan akuntabel. Jangan sampai ada penyelewengan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sekretaris Daerah, Ade Zakir, menambahkan bahwa acara ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Bandung Barat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur desa tentang bahaya korupsi. “Dengan adanya komitmen bersama ini, diharapkan seluruh aparatur desa dapat bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Acara ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai aspek pencegahan korupsi, termasuk pengelolaan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan gratifikasi. Para peserta antusias mengikuti acara ini, yang diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mencegah terjadinya korupsi di desa masing-masing.
Penandatanganan dokumen komitmen bersama antikorupsi menjadi puncak acara. Seluruh aparatur desa yang hadir menyatakan kesiapannya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Bandung Barat dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama di tingkat desa.
Aad Subarja
