SIP News, Bandung Barat – Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD KBB pada Rabu (11/03/2026). Aksi ini menjadi puncak kemarahan karena keberadaan LAKI KBB direndahkan oleh oknum pimpinan DPRD KBB, sekaligus menuntut klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk peran sebagai broker proyek tahun 2025-2026 dengan nilai signifikan.
Guras, sapaan akrab Ketua LAKI KBB Gunawan Rasyid, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah persuasif selama lebih dari satu bulan, mulai dari mengajukan surat audensi, tabayun, hingga somasi. Namun, seluruh upaya tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan bahkan diabaikan.
Selain dugaan broker proyek, LAKI KBB juga menerima informasi adanya dugaan pemerasan dan intimidasi selama proses pengawasan dan pembahasan, termasuk saat pembahasan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah (LKPJ) tahun 2025 beberapa hari lalu di Hotel Novena.
“Sayangnya saat demo, tidak seorang pun pimpinan DPRD KBB yang berani berhadapan untuk klarifikasi. Kami hanya diterima oleh Ketua Komisi III Pither Tyuandis dan Ketua Komisi IV Nur Julaeha yang berdasarkan data kami juga diduga memiliki masalah terkait isu ini,” ujar Guras.
Karena tidak mendapatkan klarifikasi apapun, LAKI KBB menyatakan bahwa dugaan klaim proyek milik oknum anggota DPRD KBB di beberapa dinas dianggap tidak terjadi. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa jika para kepala OPD tetap melaksanakan kegiatan terkait tanpa melapor kepada Bupati atau Wakil Bupati, akan dianggap sebagai pemufakatan jahat yang termasuk kategori pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.
LAKI KBB juga menyampaikan telah memiliki data lengkap mengenai oknum pengusaha yang diduga berkolaborasi dengan anggota DPRD dalam mengintervensi proyek di beberapa dinas. Ke depan, pihaknya akan fokus mengawasi proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2026 di setiap dinas dengan berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum.
Sebelumnya, muncul isu fitnah bahwa Ketua LAKI KBB telah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), yang kemudian diikuti dengan ungkapan dugaan merendahkan dari Ketua DPRD KBB Mahdi.
Aad Subarja
