SIP News,Bandung Barat – Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) untuk Tahun Anggaran 2026 tengah digalakkan secara intensif guna memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan efisiensi serta tepat pada targetnya. Hal ini disampaikan oleh H. Bunbun Risnandar, anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, dalam acara pengawasan yang diadakan di Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Jumat 20/2/2026.
Anggota dewan tersebut menjelaskan bahwa peran pengawasan dari lembaga legislatif tidak hanya berkutat pada penilaian akhir terhadap program pemerintah, melainkan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, sumber daya keuangan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi menjadi tulang punggung pembangunan, yang kemudian berdampak pada peningkatan fasilitas umum seperti jalan raya, penerangan umum, serta berbagai layanan sosial masyarakat.
“Kita mendorong pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar lebih taat dalam membayar pajak. Kolaborasi antara aparatur desa dan petugas pajak daerah juga menjadi kunci, terutama dalam membantu perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan untuk menemukan jalan keluar bersama,” jelasnya.
Selain memperhatikan aspek pendapatan daerah, H. Bunbun juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Beberapa ruas jalan penghubung antar desa masih memerlukan perbaikan serius karena kondisi yang belum maksimal, padahal jalur tersebut sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
Di samping itu, ia juga mengingatkan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan bagi setiap warga. Surat identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga menjadi prasyarat utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan melalui program BPJS Kesehatan. Tanpa memiliki identitas resmi yang sah, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan saat membutuhkan bantuan atau layanan darurat.
Melalui serangkaian kegiatan P3D ini, diharapkan dapat terjalin kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, desa, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan meningkatkan kepatuhan pajak, menjaga tata administrasi yang baik, serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan, pembangunan daerah diharapkan dapat berlangsung lebih pesat, merata, dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua lapisan masyarakat.
Aad Subarja
