SIP News, Bandung Barat – Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026 resmi digelorakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai 2 Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) KBB, Jalan Permata Raya, Kelurahan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah,Jumat 20/2/2026.
Muhammad Mahdi, S.Pd., Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat sekaligus Koordinator Komisi I, menyampaikan bahwa P3D merupakan program yang luar biasa dan telah disambut positif oleh masyarakat. “Selama ini masyarakat hanya berperan sebagai penonton proses pengawasan oleh dewan, namun dengan adanya P3D, mereka dapat terlibat langsung untuk bersama-sama membuat Bandung Barat lebih baik,” ujarnya.
Mahdi menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat menghilangkan praktik “omdo”, karena masyarakat kini memiliki akses untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi langsung ke dewan. Tim kerja P3D terdiri dari Komisi I, II, dan III DPRD KBB yang akan memberikan tutorial mengenai mekanisme penyampaian masukan serta nota kerja pada masing-masing komisi.
Respon masyarakat terhadap program ini menunjukkan hasil yang memuaskan, terutama dalam sektor pertanian. Pada kesempatan tersebut, masyarakat dari Cimerang – termasuk perwakilan kelompok tani – menyampaikan kebutuhan akan bantuan yang mendesak. “Ini adalah momentum bagi masyarakat untuk mengetahui program pertanian yang sudah dan belum dilaksanakan. Apa yang disampaikan oleh ibu-ibu kelompok tani akan kami usulkan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait,” jelas Mahdi.
Melalui keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan setiap program pemerintah daerah dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Aad Subarja
