SIP News, Bandung Barat, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat (KBB) kembali membuktikan bahwa keadilan adalah hak semua warga, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial. Melalui Sosialisasi Produk Hukum Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, KBB menegaskan komitmennya untuk meratakan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Vila Pasundan, Komplek GBR 3, Kecamatan Ngamprah, 12/11/2025
Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dudy Prabowo, S.Sos., M.M.P., Kabag Hukum Setda KBB, Asep Sudiro, S.H., M.H., Analis Hukum, Hanik Setyowati, S.H., perwakilan dari Polres Cimahi, Iptu Nuradi, S.H., serta perwakilan dari Kemenkumham Jawa Barat, Budiman. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan Pemkab KBB dalam menangani isu bantuan hukum.
Kabag Hukum Setda KBB, Asep Sudiro, dalam pemaparannya menekankan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip negara hukum, menurutnya, harus tercermin dalam tindakan nyata, salah satunya melalui penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum.
“Semua warga sama di mata hukum. Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial dan menghadapi persoalan hukum, pemerintah akan hadir membantu. Kami akan menggandeng lembaga bantuan hukum (LBH) yang resmi bekerja sama dengan Pemkab Bandung Barat,” tegas Asep.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah. Setelah melalui proses verifikasi sesuai dengan Peraturan Daerah, kasus tersebut akan ditangani oleh LBH yang telah ditunjuk. Asep juga menjelaskan bahwa bantuan hukum ini diberikan secara gratis, dengan pembayaran langsung dari pemerintah kepada LBH setelah proses pendampingan selesai, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dudy Prabowo, menambahkan bahwa sosialisasi ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. “Negara tidak boleh absen dalam menghadirkan keadilan bagi rakyatnya. Program ini memastikan bahwa warga miskin pun memiliki kesempatan yang sama dalam mencari keadilan,” ujarnya.
Dengan adanya program ini, Pemkab Bandung Barat berharap masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka dan tidak lagi merasa takut untuk mencari keadilan, meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. Dukungan dari lembaga bantuan hukum dan sinergi antar instansi diharapkan dapat menjadikan Bandung Barat sebagai daerah yang tidak hanya menjunjung tinggi hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut dapat diakses oleh seluruh warganya.
Langkah ini merupakan implementasi konkret dari visi Pemkab Bandung Barat dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada keadilan sosial.
Aad Subarja
