SIP News, Lembang, Bandung Barat, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga di Hotel Takashimaya, Lembang.Senin 20 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antar desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, demi mewujudkan kemandirian desa.
Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala desa se-KBB. Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam membangun kerja sama yang produktif.
“Pemerintah daerah sangat mendorong agar desa tidak hanya menjadi penerima manfaat dari program pusat, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak ekonomi di wilayahnya. Kerja sama antar desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pihak ketiga harus dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujar Dudi Supriadi.
Dudi menambahkan, arah pembangunan desa saat ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dari tingkat desa, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. DPMD KBB berkomitmen untuk memfasilitasi dan mengawal setiap inisiatif kerja sama desa agar berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, Faizal Firdaus, menjelaskan bahwa Bimtek ini sangat relevan dengan program-program strategis pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa Merah Putih, penguatan Mitigasi Berbasis Gotong Royong (MBG), serta alokasi dana desa sebesar 20 persen untuk mendukung ketahanan pangan melalui BUMDes.
“Kegiatan ini sangat penting karena membuka peluang bagi desa untuk memaksimalkan potensi yang ada. Desa diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan sendiri, tidak hanya bergantung pada dana transfer,” terang Faizal.
Faizal juga menambahkan bahwa kerja sama antar desa dapat dilakukan di berbagai sektor, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan manfaat yang saling menguntungkan bagi semua pihak, termasuk dunia usaha dan lembaga swasta.
Ia menyoroti potensi besar di sektor kebutuhan pokok, seperti beras, ayam, dan telur, yang permintaannya terus meningkat. Menurutnya, kelangkaan telur yang sempat terjadi baru-baru ini menjadi peluang emas bagi desa untuk memperkuat peran BUMDes sebagai penyedia kebutuhan pangan lokal.
“Kelangkaan telur dan meningkatnya permintaan kebutuhan pokok adalah sinyal peluang ekonomi yang harus dimanfaatkan desa melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Namun, Faizal mengingatkan pentingnya aspek legalitas usaha desa. Setiap BUMDes wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memastikan produk atau jasanya terdaftar di LKPP agar dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Tantangan kita adalah memastikan usaha desa terdaftar secara resmi. Jika tidak, desa tidak dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” jelasnya.
Melalui Bimtek ini, DPMD KBB berharap seluruh kepala desa dapat melihat peluang ekonomi secara strategis dan menjalin kemitraan yang produktif. Dengan penguatan kerja sama antar desa dan pihak ketiga, diharapkan tercipta langkah konkret menuju desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
“Kami ingin desa-desa di Bandung Barat lebih kreatif, adaptif, dan mampu membaca arah pasar. Potensi yang ada harus dioptimalkan agar Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik,” pungkas Faizal.
