SIP News, Bandung Barat, – Unjuk rasa damai yang digelar oleh Aliansi Anti Korupsi Jawa Barat pada Senin, 13 Oktober 2025, di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), menyoroti berbagai dugaan penyimpangan di pemerintahan KBB. Aksi ini juga menarik perhatian dengan kehadiran puluhan pengurus Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB di lokasi yang sama.
Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid (Guras), menjelaskan bahwa kehadirannya adalah untuk menyimak tuntutan para demonstran. “Jika memang baik untuk KBB, pasti kami dukung,” ujarnya kepada wartawan. Guras juga membenarkan bahwa para orator lebih menekankan pada dugaan korupsi sistemik yang dilakukan oleh oligarki penyelenggara pemerintahan di KBB.
Bupati KBB, Jeje Richie Ismail, mengakui bahwa persoalan mendasar di KBB adalah perilaku koruptif oknum penyelenggara pemerintahan. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan telah memulai langkah awal dengan melakukan rotasi, mutasi, serta menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) di lima dinas strategis.
Namun, LAKI KBB merasa terusik dengan pernyataan salah seorang orator yang merendahkan aktivis KBB dengan kata-kata “Tong ngajaredog goblog! Emang Anda pernah berbuat apa untuk masyarakat KBB?” Guras menegaskan bahwa meskipun unjuk rasa dilindungi konstitusi dan kritik terhadap pejabat diperbolehkan, merendahkan di ranah pribadi bisa menjadi pelanggaran pidana.
“Data tuntutan yang disampaikan masih berupa opini, bukan fakta yuridis. Kami akan melaporkan ke aparat penegak hukum (APH) jika ada menteri, gubernur, bupati, anggota dewan, ASN, atau kepala desa yang melakukan korupsi dengan fakta hukum yang jelas,” tegas Guras.
LAKI KBB juga memberikan informasi awal tentang dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan kerusakan lingkungan di TPPAS Sarimukti yang diperkirakan merugikan negara puluhan triliun rupiah. “Biar KBB diurus oleh aktivis KBB, supaya masyarakat tidak apriori. Jangan-jangan ini terkait kekecewaan oknum pejabat yang terkena rotasi mutasi,” ujarnya.
Guras menjelaskan bahwa LAKI telah berdiri secara nasional selama 18 tahun, tersebar di 23 provinsi dan 324 kabupaten/kota, serta telah bekerja sama dengan berbagai institusi APH. Di KBB, LAKI baru berdiri satu tahun dengan struktur pengurus hingga tingkat desa yang dikawal oleh koordinator wilayah (korwil) di setiap daerah pemilihan (dapil).
Beberapa kinerja LAKI-KBB yang telah dilakukan antara lain pengaduan dugaan korupsi PJ. Bupati AL di KPK dan pelanggaran etik di Itjen Kemendagri, yang mengakibatkan pemeriksaan terhadap 26 Kepala Dinas KBB. Selain itu, LAKI juga melaporkan pelanggaran etik oleh Ketua Bawaslu KBB di DKPP RI yang berujung pada pemecatan, serta laporan dugaan korupsi oleh oknum ASN KBB di Kejati Jabar yang saat ini masih dalam proses penyelidikan.
LAKI juga memperjuangkan kuota pembuangan sampah KBB di TPPAS Sarimukti yang dinilai tidak adil oleh Dinas LH Jabar. “Alhamdulillah, berkat kepekaan Bapak Aing KDM, masalah sampah KBB selesai,” kata Guras.
Guras memberikan motivasi kepada Bupati Jeje untuk terus menjalankan konsep pemberantasan korupsi. “Mafia dan oligarki korupsi pasti tidak nyaman. Abaikan intimidasi dan tekanan opini. Maksimalkan kolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan, dan singkirkan oknum ASN pembangkang,” tegasnya.
“Selamat berjuang, bravo Kang Jeje! Tong sieun diusir karena bukan orang KBB,” pungkas Guras.
