SIP News, Bandung Barat, 7 Oktober 2025 – Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk mengatasi banjir melalui normalisasi Sungai Ciburandul menghadapi tantangan besar. Proyek penting yang meliputi wilayah Padalarang, Batujajar, hingga Ngamprah ini terkendala oleh tumpukan sampah, birokrasi perizinan lahan strategis, dan masalah teknis di permukiman padat.
Krisbiantoro, Kepala Bidang (Kabid) PUTR KBB, menjelaskan bahwa penanganan banjir ini memerlukan kerja sama dari berbagai sektor. “Ini bukan hanya soal mengeruk sungai, tapi juga menyangkut kepentingan banyak orang dan aset negara,” katanya.
Fokus pada Lahan Kereta Api dan Kajian KCIC
Salah satu kendala utama adalah status kepemilikan lahan di sepanjang sungai. Sebagian besar lahan yang direncanakan untuk resapan air dikuasai oleh PT KAI dan pemerintah pusat. “Kami telah mengusulkan pembangunan resapan air, bahkan mengarah ke kawasan KCIC. Namun, karena ini adalah lahan strategis, perlu kajian mendalam agar struktur penting tidak terganggu,” jelas Krisbiantoro. Koordinasi intensif diperlukan untuk mendapatkan izin, mengingat sensitivitas area tersebut.
Dilema Pengerukan dan Bangunan Warga
Tantangan lain datang dari warga yang tinggal di tepi sungai. Keberadaan bangunan di bantaran sungai membuat Dinas PUTR harus berhati-hati. Pengerukan sedimen dan lumpur tidak bisa dilakukan sembarangan karena berisiko merusak fondasi rumah warga. “Kami tidak akan langsung menggunakan alat berat. Kuncinya adalah kesepakatan,” tegasnya. Krisbiantoro menambahkan, musyawarah dengan warga diperlukan untuk menentukan batas aman kedalaman dan teknik pengerukan. Keselamatan warga adalah prioritas utama sebelum normalisasi fisik dilanjutkan.
Koordinasi yang Membaik dan Aspirasi Masyarakat
Selain masalah teknis dan perizinan, tumpukan sampah masih menjadi masalah yang menghambat aliran air dan proses normalisasi. Namun, ada perkembangan positif dalam pengerjaan proyek ini. Aan, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUTR, menyatakan, “Alhamdulillah, setelah berkoordinasi langsung dengan Provinsi dan BBWS, kami bisa menggunakan alat berat, yang sebelumnya dikerjakan manual.” Ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengerjaan di lapangan.
Namun, muncul aspirasi baru dari masyarakat. “Warga meminta agar jalan di sekitar sungai diperlebar karena sering macet,” ujar Aan, menunjukkan bahwa proyek ini juga perlu mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur pendukung.
Untuk mengatasi masalah sampah, Dinas PUTR bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar sungai dan berpotensi menghasilkan sampah. Pemerintah KBB juga berencana membuat jalur hijau di sepanjang sungai. Jalur ini akan berfungsi sebagai jalur inspeksi dan ruang terbuka hijau, serta diharapkan meningkatkan kesadaran warga tentang kebersihan.
“Kami berharap normalisasi ini memberikan solusi permanen untuk masalah sungai di permukiman. Kelancaran aliran sungai adalah kunci untuk mengurangi risiko banjir di Bandung Barat,” pungkas Krisbiantoro, sambil mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat
Tjandraz
